Makalah Tentang Perkembangan Demokrasi di Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya, sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas makalah PPKn yang bertemakan “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”. Makalah ini kami buat untuk menyelesaikan tugas yang guru pengajar berikan dan untuk menambah wawasan kami di bidang PPKn khususnya dalam tema yang bersangkutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam membantu kami menyusun laporan ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Maka dari itu kami minta maaf apabila masih kurang dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan yang kami buat dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Batang, November 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dalam sila keempat Pancasila mengandung makna bangsa Indonesia mengutamakan prinsip musyawarah mufakat yang berazaskan kekeluargaan. Kesadaran berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan prinsip musyawarah mufakat dapat dilihat dari berbagai kegiatan mesyarakat seperti pemilihan umum, memilih pemimpin dengan musyawarah, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah tanpa kekerasan. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan aman dan tenteram dalam keberagaman budaya. Budaya demokrasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan Pancasila sila keempat, demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila juga tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar.” Jadi kekuasaan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat.

Demokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting karena nilai yang terkandung di dalamnya diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi dipandang penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama atau masyarakat dan pemerintahannya yang baik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu demokrasi?

2. Apa saja macam-macam demokrasi?

3. Bagaimana perkembangan demokrasi di indonesia?

4. Apakah makna budaya demokrasi?

5. Bagaimana prinsip musyawarah mufakat?

6. Bagaimana makna kesadaran berbangsa dan bernegara?

C. Tujuan

1. Menghayati budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.

2. Menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI.

3. Mengetahui perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN MATERI

A. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno pada abad ke-5 SM. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wwakil-wakilnya dan kemauan rakyat harus ditaati. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat.

Tujuan demokrasi Pancasila sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Azas demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keempat Pancasila. Azas ini mengandung makna rakyat menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan serta setiap keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, bila ditemui jalan buntu maka dilakukan voting (pemungutan suara), serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila :

a. Mengutamakan musyawarah mufakat.

b. Mengutamakan negara dan masyarakat.

c. Tidak memaksakan kehendak.

d. Diliputi semangat kekeluargaan.

e. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan musyawarah.

f. Dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur.

g. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Macam-Macam Demokrasi

a. Berdasarkan pelaksanaannya

1. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang secara langsung menerima serta menggunakan kehendak rakyat agar dapat menentukan kebijakan pemerintah. Demokrasi langsung ini digunakan di yunani kuno pada polis ( negara kota ) dengan jumlah penduduknya yang hanya sedikit.

2. Demokrasi tidak langsung

Disebut juga dengan demokrasi perwakilan. Yang artinya, dalam pemecahan masalah rakyat memercayakan wakil wakilnya untuk duduk dalm badan perwakilan rakyat ( parlemen ). Contoh, misalnya pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam perkembanganya negara di dunia lebih banyak menerapkan demokrasi tidak langsung dengan alasan sebagai berikut:

· Semakin berkembangnya penduduk / rakyat, sehingga tidak mungkin dapat mengumpulkan rakyat dalam satu waktu dan tempat sekaligus.

· Urusan pemerintah/ negara semakin rumit dan kompleks, sehingga tidak setiap rakyat tahu dan dapat memecahkan setiap persoalan tersebut.

b. Berdasarkan prinsip ideologi

1. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Dapat juga diartikan sebagai demokrasi yang mencita-citakan tercapainyapemerintahan yang tunduk kepada hukum. Ciri khasnya adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan banyak campur tangan sertatindakan sewenang-wenang dari warga negaranya. Ciri demokrasi ini adalah kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dan pemerintahan tunduk kepada hukum. Negara yang melaksanakan demokrasi ini adalah negara-negara Barat seperti Amerika Serikaat.

2. Demokrasi rakyat sering disebut demokrasi proletar. Demokrasi ini mencita-citakan suatu kehidupan yang tidak mengenal kelas soaial. Manusia bebas dari keterikatan kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Namun, untuk mencapai masyarakat tersebut dilakukan sengan cara paksaan dan kekerasan.

3. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Kekeluargaan dan gotong royong di antara warga masyarakat merupakan ciri khusus demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah milik bangsa Indonesia yang nilai-nilainya digali dari bumi Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu, dan tetap dilestarikan oleh generasi berikutnya.

c. Berdasarkan hubungan antar alat kenegaraan

1. Demokrasi sitem parlementer adalah sistem demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem parlementer. Pemerintahan sistem parlementer meletakkan tanggung jawab pada kabinet (para menteri).

2. Demokrasi sistem presidensial adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem presidensial. Pemerintahan sistem presidensial meletakkan tanggung jawab pemerintahn negara kepada Presiden.

d. Berdasarkan titik perhatiannya

1. Demokrasi formalnadalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Biasanya terdapat di negara-negara beraliran liberal.

2. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbandingan dalam bidang ekonomi, sedang di bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Biasanya terdapat di negara-negara yang beraliran komunis.

3. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Negara-negara anggota Gerakan Non-Blok banyak yang menggunakan demokrasi gabungan.

C. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

a. Demokrasi pada Masa Revolusi

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

b. Demokrasi pada Masa Orde Lama

Demokrasi ini dibagi ke dalam masa demokrasi parlemen dan demokrasi terpimpin.

1. Masa Demokrasi Liberal atau Parlemen

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekruitmen baik pengurus, atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya.

Demokrasi parlementer gagal karena (1) dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik; (2) basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah; (3) persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

Atas dasarkegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya yaitu (1) bubarkan konstituante; (2) kembali ke UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; (3) pembentukan MPRS dan DPAS.

2. Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu: presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah: menggabungkan sistem kepartaian, dengan terbentuknya DPR-GR peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasionall menjadi sedemikian lemah, Basic Human Right menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semnagt anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. (Sunarso, dkk. 2008:132-136)

c. Demokrasi pada Masa Orde Baru

Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, poltik dan, ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. Oleh karena itu pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru.

Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan danproses formulasi kebijakan. Kedaan ini adalah dampak dari (1) kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yangkuat kepada negara; (2) dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasai, depolitisasai, dan institusionalisasi; (3) dipakai pendekatan keamanan; (4) intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepda negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak domestik, mauppun yang berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya (6) sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakya sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural.

Pemberontakan G-30-S/PKI merupaka titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunisme Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah. Beberapa karakteristik pada masa orde baru antara lain: Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hamper ridak pernah terjadi. Kedua, rekruitmen politik bersifat tertutup. Ketiga, PemilihanUmum. Keempat, pelaksanaan hak dasar waega Negara. (Rukiyati, dkk. 2008:114-117)

d. Demokrasi pada Masa Reformasi

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksana-kan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indicator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakunya system multi partai dalam pemilu tahun 1999.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik tang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

D. Makna Budaya Demokrasi Di Indonesia

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, budaya demokrasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Mengatakan demokrasi telah menjadi budaya berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupannya. Seluruh kehidupannya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi.

Jadi, budaya demokrasi adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarajakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antarmanusia yang berintikan kerja sama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi.

E. Prinsip Musyawarah Mufakat

Musyawarah mufakat adalah berunding untuk menghasilkan keputusan yang disetujui bersama. Perbedaan pendapat dalam musyawarah adalah hal yang lumrah. Oleh karena itu perlu dikembangkan sikap menghormati pendapat atau keputusan orang lain.

Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain:

a. Sesuai dengan kepentingan bersama.

b. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani.

c. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan.

d. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber
dari hati nurani yang luhur dan sebagainya.

Selain itu, dalam musyawarah kita harus menunjukkan sikap-sikap sebagai berikut:

a. Menghargai pendapat orang lain.

b. Mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah.

c. Bertenggang rasa terhadap teman yang mengajukan pendapat.

d. Bijaksana terhadap pendapat teman yang berbeda.

e. Mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah.

f. Bertanggung jawab dengan cara melaksanakan keputusan hasil musyawarah.

Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip- prinsip dan aturan musyawarah, antara lain:

a. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.

b. Musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong-royong.

c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

d. Menghargai pendapat orang lain dan tidak melaksanakan kehendak dalam musyawarah.

e. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta nilai-nilai kebenaran
dan keadilan.

f. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

F. Makna Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara kepada pemuda merupakan hal penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini, karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalan panjang bangsa ini. Akan tetapi kesadaran berbangsa dan bernegara ini jangan ditafsir hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam implementasinya, pemuda lebih kreatif menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakekat kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita.

Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari siskamling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda, cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Beberapa faktor pendukung untuk terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara :

1. Tingkat ke-amanahan seorang pejabat.

2. Pemerataan kesejahteraan setiap daerah.

3. Keadilan dalm memberikan hak dan kewajiban semua rakyat.

4. Kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintahan.

5. Tegasnya hukum dan aturan pemerintahan.

6. Rasa memiliki dan bangga berbangsa Indonesia.

7. Menyadari bahwa berbangsa dan bernegara yang satu.

8. Mengetahui lebih banyak nilai positif dan kekayaan bangsa.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Negara Indonesia menunjukkan sebuah Negara yang sukses menuju demokrasi sebagai bukti yang nyata, dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Selain itu bebas menyelenggarakan kebebasan pers. Semua warga negara bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat bahkan dalam memilih salah satu keyakinanpun dibebaskan.

Mengatakan "Demokrasi telah menjadi budaya" berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi.

B. Saran

Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada. Demi terbentuknya suatu sistem demokrasi yang utuh di dalam wadah pemerintahan bangsa Indonesia.

Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah:

1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.

2. Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya.

Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

1. http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/jurnal-kediklatan/550-kesadaran-berbangsa-dan-bernegara.html

2. http://hasnaputrira.blogspot.com/2013/04/pkn-musyawarah-dalam-mufakat.html

3. http://jagosejarah.blogspot.com/2014/10/macam-macam-demokrasi-berdasarkan.html

4. https://agiebbagraf87.wordpress.com/2012/11/11/makalah-demokrasi-di-indonesia/

5. http://demokrasi-diindonesia.blogspot.com/2013/05/contoh-makalah-demokrasi-di-indonesia.html